TVRINews, Kabupaten Lombok Timur
Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terus menunjukkan peningkatan. Hingga pertengahan Juli 2026, sekitar 50 persen dari 450 ribu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan pemerintah daerah telah dilunasi oleh wajib pajak.
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur, Maryani, mengatakan meningkatnya kepatuhan masyarakat menjadi indikator positif dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.
"Saat ini sekitar 50 persen dari 450 ribu SPPT yang diterbitkan telah dibayarkan oleh wajib pajak. Pemerintah daerah terus mengoptimalkan penagihan terhadap wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya," ujar Maryani, Rabu, 22 Juli 2026.
Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, Bapenda terus melakukan sosialisasi hingga tingkat desa serta memperluas akses pembayaran melalui kanal digital, seperti QRIS, mobile banking, dan berbagai aplikasi pembayaran elektronik.
Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lombok Timur mencapai sekitar Rp12,196 miliar atau sekitar 40 persen dari target penerimaan sebesar Rp30 miliar. Meski demikian, pemerintah daerah masih berupaya menekan tunggakan pajak yang masih cukup tinggi.
Maryani menjelaskan, saat ini pelunasan PBB juga menjadi salah satu persyaratan dalam sejumlah layanan administrasi di beberapa instansi pemerintah, termasuk untuk pengurusan kenaikan pangkat aparatur sipil negara (ASN).
"Masih ada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, yang belum terbiasa menggunakan layanan pembayaran digital. Karena itu, petugas pemungut pajak di desa tetap dilibatkan untuk membantu proses pembayaran," katanya.
Sepanjang Juli 2026, Bapenda Lombok Timur kembali mengintensifkan Operasi Kejar Target dengan menurunkan tim ke lapangan untuk menagih tunggakan sekaligus memantau capaian penerimaan pajak hingga tingkat desa. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 hingga akhir tahun.
