TVRINews, Kab. Lombok Tengah
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait usulan penambahan program optimalisasi lahan (oplah) seluas 7.000 hektare. Hingga saat ini, usulan tersebut belum memperoleh kepastian.
Wakil Bupati Lombok Tengah, M. Nursiah, mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar usulan penambahan luas oplah dapat segera disetujui.
"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar usulan tambahan optimalisasi lahan ini segera mendapatkan keputusan. Optimisme kami didasarkan pada keberhasilan pelaksanaan program oplah tahun lalu yang mampu direalisasikan di lahan sekitar 2.500 hektare,” ujar M. Nursiah, Selasa, 28 Juli 2026.
Menurutnya, keberhasilan program pada tahun sebelumnya menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pertanian untuk kembali mengajukan perluasan cakupan oplah sebagai upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
Meski keputusan dari pemerintah pusat belum diterbitkan, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah lokasi yang akan menjadi sasaran program apabila usulan tersebut disetujui.
“Salah satu lokasi yang diusulkan berada di Desa Labulie, Kecamatan Jonggat, dengan pasokan air irigasi yang direncanakan menggunakan sistem pompanisasi dari Bendungan Batujai. Selain itu, terdapat lokasi di Kecamatan Praya Barat yang juga akan memanfaatkan sistem pompanisasi untuk mendukung ketersediaan air irigasi,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap penambahan luas optimalisasi lahan dapat segera disetujui sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.
