TVRINews, Kota Mataram
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat sekitar Rp7 triliun hingga 30 September 2026.
Anggaran tersebut mendukung sejumlah program prioritas pemerintah, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pembangunan Sekolah Rakyat.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani menjelaskan dukungan APBN di NTB mencakup berbagai program prioritas pemerintah pusat, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan penguatan ekonomi.
“Salah satu program dengan realisasi anggaran terbesar adalah Makan Bergizi Gratis. Hingga akhir September 2026, realisasi anggaran program tersebut mencapai Rp4,6 triliun. Pelaksanaannya didukung 865 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 1,86 juta orang,” ujar Ratih, Kamis, 22 Oktober 2026.
Ia menambahkan di sektor perumahan, dukungan pembiayaan melalui Program Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tercatat sebesar Rp299 miliar di NTB.
Sementara, Program Sekolah Rakyat juga mendapat dukungan anggaran. Dari target delapan sekolah di NTB, lima di antaranya disebut telah berdiri dan beroperasi. Realisasi anggaran untuk program tersebut mencapai Rp252,15 miliar.
Pada sektor kelembagaan ekonomi desa, sebanyak 1.172 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di NTB telah memiliki badan hukum. Penguatan kelembagaan ini menjadi bagian dari upaya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Ratih menambahkan, dukungan pemerintah juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi. Pada 2027, agenda pembangunan sektor pangan akan difokuskan pada upaya menuju kedaulatan pangan.
“Pada 2027, agenda pembangunan pangan diarahkan menuju kedaulatan pangan,” ujarnya.
Adapun di sektor energi, rasio elektrifikasi di Provinsi NTB disebut telah mencapai 99,66 persen. Capaian tersebut menunjukkan hampir seluruh wilayah sasaran telah memperoleh akses listrik, sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung pemerataan pembangunan di daerah.
