TVRINews, Kabupaten Lombok Tengah
Menjelang penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika pada Oktober mendatang, pelaku usaha transportasi di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), berharap adanya regulasi khusus yang dapat memberikan kepastian dalam menjalankan layanan angkutan penumpang selama ajang berlangsung.
Harapan tersebut disampaikan salah seorang pelaku usaha transportasi, Rusdi. Ia mengatakan, para sopir berharap pemerintah daerah dapat memberikan payung hukum yang memungkinkan armada mereka tetap melayani penumpang hingga kawasan Kuta Mandalika.
Menurut Rusdi, saat ini cakupan layanan mereka masih terbatas dan belum dapat masuk ke kawasan Kuta Mandalika untuk mengantar penumpang. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi perhatian para pelaku transportasi menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat dan wisatawan selama MotoGP.
“Kami sangat berharap ada payung hukum dari pemerintah, supaya kami juga bisa mengangkut penumpang saat MotoGP. Jangan hanya di Praya, kalau bisa kami diperbolehkan mengantar sampai Kuta Mandalika,” ujar Rusdi, Jumat, 4 September 2026.
Rusdi menjelaskan, keterbatasan akses tersebut berkaitan dengan adanya pelaku transportasi lokal yang beroperasi di kawasan Kuta Mandalika. Karena itu, para sopir berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang mampu mengatur pembagian layanan secara jelas dan memberikan kesempatan yang setara bagi pelaku usaha transportasi.
Para sopir juga berharap skema operasional yang diterapkan nantinya dapat memberikan akses sebagaimana yang berlaku di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid atau BIZAM. Di bandara, armada mereka disebut diperbolehkan masuk untuk mengambil penumpang sesuai ketentuan yang berlaku.
Rusdi menilai kepastian regulasi menjadi penting, terutama karena jumlah penumpang diperkirakan meningkat selama penyelenggaraan MotoGP.
“Kami berharap ada kesetaraan seperti di bandara. Armada kami bisa masuk mengambil penumpang. Kalau tidak ada aturan yang jelas dalam waktu dekat, kami khawatir tidak mendapatkan bagian penumpang selama MotoGP,” katanya.
Para pelaku usaha transportasi berharap pemerintah daerah dapat segera memfasilitasi pengaturan operasional tersebut, sehingga pelayanan transportasi selama MotoGP dapat berjalan tertib sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku usaha transportasi untuk ikut mendapatkan manfaat dari meningkatnya aktivitas pariwisata dan mobilitas penonton.
