TVRINews, Kota Mataram
Pemerintah membangun jaringan irigasi berbasis masyarakat di 461 titik di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Program ini bertujuan memperlancar distribusi air ke lahan pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di daerah.
Dari total 461 titik pembangunan, sebanyak 279 titik berada di Pulau Lombok dan 182 titik lainnya di Pulau Sumbawa.
Pembangunan jaringan irigasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung agenda ketahanan pangan nasional. Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, mengatakan pembangunan jaringan irigasi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas distribusi air kepada petani, terutama saat musim kemarau ketika ketersediaan air terbatas.
“Pembangunan saluran irigasi bukan hanya menghadirkan infrastruktur baru, tetapi juga memastikan air dari sumbernya dapat menjangkau lahan pertanian dengan kehilangan air seminimal mungkin,” ujar Abdul Hadi, Kamis, 15 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, jaringan irigasi yang dirancang dan dikelola dengan baik dapat mengoptimalkan pemanfaatan air dari bendungan, embung, sungai, maupun sumber mata air lainnya. Dengan demikian, kebutuhan air untuk lahan pertanian diharapkan dapat terpenuhi secara lebih efektif.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram, Antonius Suryono, menilai program P3-TGAI merupakan bagian dari dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional.
“Pendampingan kepada petani akan terus dilakukan agar infrastruktur irigasi yang dibangun tidak berhenti pada penyelesaian pekerjaan, tetapi tetap berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air para petani,”ungkap Antonius Suryono.
Selain menunjang kebutuhan air untuk pertanian, pembangunan jaringan irigasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat desa. Ketersediaan air yang lebih baik diharapkan dapat mendukung kelancaran kegiatan pertanian, meningkatkan produktivitas petani, serta menjaga keberlanjutan usaha pertanian di NTB.
