TVRINews, Kab. Lombok Timur
Pemerintah terus memperkuat akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui integrasi dan pemutakhiran data lintas kementerian dan lembaga. Data tersebut menjadi dasar pemetaan tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Siti Aminah, menjelaskan penentuan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya mengacu pada data Kementerian Sosial, tetapi juga mempertimbangkan informasi dari berbagai instansi.
“Penentuan desil dilakukan dengan menggabungkan berbagai karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, data perlu terus diverifikasi dan diperbarui agar sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujar Siti Aminah, Selasa, 17 November 2026.
Informasi yang digunakan dalam proses tersebut antara lain berasal dari PLN, Badan Pertanahan Nasional (BPN), perbankan, hingga kepolisian. Data tersebut kemudian dipadukan dengan informasi yang disampaikan masyarakat melalui mekanisme usulan dan sanggahan untuk diperiksa kesesuaiannya dengan catatan pemerintah.
Sejumlah indikator menjadi bahan penilaian, mulai dari kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, daya listrik, pekerjaan, pendidikan, hingga kondisi keluarga. Dengan demikian, penentuan desil tidak hanya didasarkan pada satu jenis data maupun pengakuan masyarakat saat mengajukan bantuan sosial.
Siti Aminah juga mengimbau masyarakat memastikan data kependudukan serta informasi sosial ekonomi yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran melalui mekanisme usulan dan sanggahan agar dapat diverifikasi sesuai ketentuan.
Pemutakhiran data secara berkala diharapkan dapat menghasilkan pemetaan kesejahteraan masyarakat yang lebih akurat serta meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program perlindungan sosial.










