TVRINews, Mataram
Tim Kesehatan Nusa Tenggara Barat (NTB) telah memberikan 3.307 layanan kesehatan kepada warga terdampak gempa berkekuatan Magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga 25 Agustus 2026. Capaian tersebut merupakan hasil enam hari misi Solidaritas Kemanusiaan KR-BNN NTB yang menjangkau tujuh kabupaten terdampak bencana.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB sekaligus Ketua Tim Koordinator Solidaritas KR-BNN NTB, Ahsanul Halik, mengatakan tingginya jumlah layanan menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pascagempa. Karena itu, tim tidak hanya menempatkan tenaga medis di satu lokasi, tetapi juga memperkuat pos pelayanan dan layanan kesehatan bergerak (mobile).
“Angka 3.307 layanan itu menunjukkan bahwa kebutuhan kesehatan masyarakat di lapangan memang cukup besar. Karena itu, sejak awal respons yang kita bangun bukan hanya menempatkan tenaga kesehatan di satu titik, tetapi memperkuat pos pelayanan dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujar Ahsanul, dikutip Rabu, 26 Agustus 2026.
Gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026 berdampak pada Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Sikka, Ende, Manggarai Barat, Nagekeo, dan Ngada. Sebanyak 1.915.194 warga terdampak, dengan 83 orang meninggal dunia, 331 luka berat, 639 luka ringan, serta 43.686 warga mengungsi di 400 titik pengungsian.
Untuk mendukung penanganan, Pemerintah Provinsi NTB mengerahkan 89 relawan kesehatan dalam dua tahap. Tim tersebut terdiri atas 32 perawat, 28 dokter, enam apoteker, tiga tenaga administrasi kesehatan, tiga psikolog, dua epidemiolog, dua tenaga kesehatan lingkungan, seorang bidan, seorang analis, serta tenaga pendukung lainnya.
Salah satu pusat pelayanan berada di Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Dari lokasi tersebut, tim juga memberikan pelayanan secara mobile ke sejumlah wilayah yang masih membutuhkan dukungan tenaga kesehatan.
Data harian menunjukkan jumlah pelayanan meningkat tajam pada fase awal tanggap darurat. Pada 20 Agustus tercatat 134 layanan, kemudian naik menjadi 367 layanan pada 21 Agustus. Puncaknya terjadi pada 22 Agustus dengan 1.340 layanan, sebelum menurun menjadi 879 layanan pada 23 Agustus, 381 layanan pada 24 Agustus, dan 201 layanan pada 25 Agustus.
Menurut Ahsanul Halik, tren tersebut menjadi acuan dalam memetakan kebutuhan pelayanan kesehatan di lapangan.
“Puncaknya terjadi pada 22 Agustus. Setelah itu jumlah pelayanan mulai menurun, tetapi kami tidak boleh serta-merta menganggap situasi selesai. Pelayanan harus tetap berjalan, terutama untuk memastikan masyarakat yang masih membutuhkan bisa dijangkau dan perkembangan penyakit tetap terpantau,” katanya.
Dari total layanan yang diberikan, keluhan terbanyak adalah myalgia sebanyak 751 kasus, dispepsia 634 kasus, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) 364 kasus, nyeri 268 kasus, dan hipertensi 259 kasus. Selain itu, tim juga menangani kasus diare, luka, bronkitis, pusing, serta berbagai keluhan kesehatan lainnya.
Tim Kesehatan NTB juga memperkuat pengawasan terhadap penyakit berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB). ISPA menjadi penyakit yang paling dominan, disusul diare, pneumonia, dan disentri. Pemantauan dilakukan melalui surveilans harian, pengawasan sanitasi, ketersediaan air bersih, serta kondisi lingkungan di kawasan pengungsian.
“Bagi kami, angka penyakit itu bukan sekadar catatan harian. Ketika ada peningkatan, tim harus melihat apa penyebab dan faktor risikonya di lapangan. Karena itu, pelayanan medis harus berjalan bersama dengan surveilans, pemantauan air bersih, sanitasi, dan kondisi masyarakat di pengungsian,” ujarnya.
Selain pelayanan medis, tim juga melakukan rujukan pasien, termasuk kasus obstetri ke Rumah Sakit Ruteng, memperkuat koordinasi dengan Health Emergency Operations Center (HEOC), serta berkolaborasi dengan Tim Layanan Kesehatan Universitas Airlangga (UNAIR). Pos Induk Kesehatan juga dioperasikan di Puskesmas Dampek, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai pusat koordinasi pelayanan dan distribusi logistik kesehatan.
Ahsanul Halik menegaskan, penguatan respons kesehatan akan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan agar seluruh masyarakat terdampak tetap memperoleh layanan yang dibutuhkan.
“Solidaritas kemanusiaan tidak cukup hanya hadir pada hari-hari pertama bencana. Yang lebih penting adalah memastikan respons terus mengikuti kebutuhan masyarakat. Karena itu, kita akan terus melihat perkembangan di lapangan, memperkuat koordinasi, dan memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tetap dapat dijangkau,” pungkasnya.
