TVRINews, Kabupaten Lombok Barat
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, mendatangi Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, untuk memastikan Program Desa Berdaya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat miskin ekstrem.
Peninjauan itu sekaligus menjadi evaluasi lapangan guna mengidentifikasi hambatan yang masih perlu diintervensi agar program pemberdayaan berjalan secara utuh dan berkelanjutan.
Program Desa Berdaya merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi NTB yang dirancang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui bantuan modal usaha, pendampingan ekonomi keluarga, dan intervensi sosial yang terintegrasi.
“Melalui kunjungan seperti ini kita tahu kondisi yang sebenarnya. Sehingga ada saja tambahan program yang harus kita lakukan untuk memastikan seluruh ekosistem pemberdayaan ekonomi yang kita harapkan bisa selesai,” ujar Lalu Muhamad Iqbal, Kamis, 25 Juni 2026.
Di Desa Mekarsari, program tersebut telah menjangkau 115 kepala keluarga miskin ekstrem yang masing-masing menerima bantuan modal usaha sebesar Rp7 juta.
Selain itu, 19 kepala keluarga memperoleh bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sehingga total penerima manfaat mencapai 134 kepala keluarga.
Gubernur juga menyambangi rumah Maas dan Maskiah, pasangan suami istri lanjut usia berusia sekitar 70 tahun yang menerima bantuan bedah rumah sekaligus modal usaha.
Kunjungan tersebut menjadi simbol bahwa pemerintah ingin memastikan setiap bantuan benar-benar diterima dan dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Di hadapan warga, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan Desa Berdaya bukan sekadar janji, melainkan program yang telah berjalan dan terus dikawal implementasinya.
“Ini bukan janji. Kita sudah turun dan programnya sudah berjalan. Salah satunya Desa Berdaya, di mana 115 KK langsung mendapatkan dukungan modal dan pendampingan agar setiap keluarga memiliki sumber penghasilan,” tegasnya.
Namun, hasil peninjauan di lapangan juga mengungkap tantangan penting yang harus segera diselesaikan. Kondisi jalan menuju Desa Mekarsari, khususnya akses ke Dusun Malaka, masih rusak, sempit, dan sulit dilalui sehingga menjadi hambatan bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk mencapai SDN 4 Mekarsari, warga bahkan harus melewati ruas jalan dengan kondisi yang terjal dan rusak berat.
Menurut Gubernur, persoalan tersebut tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga memengaruhi distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga efektivitas berbagai program pelayanan pemerintah.
“Jalan di Mekarsari, terutama menuju Dusun Malaka, memang menjadi salah satu kendala utama. Karena itu, salah satu intervensi yang perlu kita selesaikan adalah akses jalannya,” ujarnya.
Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak akan optimal apabila infrastruktur dasar sebagai urat nadi aktivitas masyarakat belum memadai.
Bantuan modal usaha harus didukung akses transportasi yang layak agar hasil produksi warga dapat dipasarkan dengan mudah dan memberikan nilai ekonomi yang maksimal.
Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen mencari solusi melalui kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah pusat dan berbagai sumber pendanaan yang memungkinkan.
“Yang jelas ini akan kita keroyok bersama-sama sampai selesai. Kita carikan sumber pendanaan yang memungkinkan agar persoalan jalan ini bisa segera ditangani,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Mekarsari, Faizul Bayani, mengungkapkan sedikitnya terdapat tiga titik jalan prioritas yang membutuhkan penanganan segera, meliputi sekitar 950 meter ruas jalan utama dan 1,5 kilometer akses menuju kawasan permukiman warga.
“Keterbatasan anggaran desa membuat dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat menjadi sangat dibutuhkan,” tututp Faizul Bayani.
