TVRINews, Kabupaten Lombok Tengah
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal menegaskan rekonstruksi Desa Adat Sade pascakebakaran tidak boleh sekadar mengejar pembangunan fisik. Rumah-rumah yang terbakar memang harus kembali berdiri, tetapi sejarah, arsitektur, ruang hidup, dan identitas budaya yang menjadikan Sade sebagai Sade tidak boleh ikut hilang.
Lalu Muhamad Iqbal mengatakan penanganan Desa Adat Sade harus dibedakan dengan penanganan kebakaran pada kawasan permukiman biasa. Sade bukan hanya kumpulan bangunan, melainkan situs budaya yang menyimpan sejarah, tata ruang, arsitektur tradisional, serta kehidupan masyarakat Sasak.
“Ini bukan sekadar kebakaran biasa. Ini kebakaran yang terjadi terhadap situs sejarah yang penuh budaya. Sehingga rekonstruksinya bukan membangun rumah layak huni, tetapi membangun kembali situs sejarah sedekat mungkin dengan bentuk aslinya,” tegas Lalu Muhamad Iqbal, Rabu, 26 Agustus 2026.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak terburu-buru menentukan model pembangunan maupun skema pembiayaan sebelum arah rekonstruksi disepakati bersama masyarakat adat.
Menurut Gubernur NTB, masyarakat Sade harus menjadi subjek utama dalam proses pemulihan. Pemerintah hadir untuk mendampingi, memfasilitasi, dan memperkuat kapasitas masyarakat, bukan mengambil alih keputusan mengenai masa depan kampung adat tersebut.
“Yang punya desa ini adalah masyarakat, masyarakat adat yang ada di sini. Sehingga kita perlu mengajak mereka bicara dan memutuskan bersama apa yang harus kita lakukan,” ujarnya.
Dalam dialog dengan masyarakat Sade, mengemuka kesepahaman awal bahwa rekonstruksi Desa Adat Sade perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi terlibat sejak penyusunan konsep hingga pelaksanaan pembangunan.
“Kita kembalikan sedekat mungkin dengan aslinya, tetapi dalam versi yang lebih baik. Kita harus memikirkan hidran, APAR, sistem sirkulasi dan akses, sehingga apabila terjadi kebakaran, penanganannya dapat dilakukan lebih cepat dan efektif,” jelasnya.
Lalu Muhamad Iqbal juga membuka ruang untuk membicarakan penataan kawasan secara lebih komprehensif, termasuk kemungkinan pengaturan ruang hidup masyarakat di luar kawasan inti adat. Namun, seluruh opsi tersebut, menurutnya, belum menjadi keputusan dan harus terlebih dahulu dibahas bersama masyarakat adat.
Ia meminta kawasan bekas kebakaran untuk sementara tetap diamankan karena masih terdapat material yang berpotensi membahayakan warga dan relawan. Bantuan dari masyarakat juga diharapkan disalurkan melalui posko dan mekanisme yang telah disiapkan agar penanganannya tertib dan sesuai kebutuhan.
“Sade bukan lagi hanya milik warga yang tinggal di sini. Sade adalah milik NTB, bahkan bagian dari warisan Indonesia. Karena itu, wajar kalau semua orang memiliki rasa memiliki dan ingin ikut membantu,” katanya.
Lalu Muhamad Iqbal juga mengingatkan agar proses pemulihan tidak tergesa-gesa hanya untuk mengejar agenda pariwisata maupun berbagai kegiatan besar yang akan berlangsung di NTB. Kecepatan pemulihan tetap penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keaslian dan nilai sejarah yang menjadikan Desa Adat Sade memiliki arti khusus.
Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, masyarakat adat, dan berbagai pihak terkait akan terus mematangkan arah rekonstruksi. Setelah konsep disepakati, langkah berikutnya adalah menyusun kebutuhan pembiayaan dan membuka ruang kolaborasi bagi berbagai pihak yang ingin berkontribusi.
“Yang harus dipulihkan adalah ruang hidup masyarakat dan warisan budaya yang menjadikannya istimewa. Sade harus segera bangkit, tetapi ketika nanti kembali berdiri, jangan sampai Sade kehilangan Sade-nya,” tutupnya.
