TVRINews, Kota Mataram
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mendukung inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk merevisi Undang-Undang tentang Provinsi NTB. Revisi tersebut bisa menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola potensi pariwisata dan kelautan, sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur.
Dalam rapat bersama Baleg DPR RI di Jakarta, Gubernur NTB menyampaikan pertumbuhan sektor pariwisata NTB perlu diimbangi dengan peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Terlebih, jumlah kunjungan wisatawan mengalami lonjakan pada 2025 dan diperkirakan akan terus meningkat sepanjang 2026.
Namun, Pemerintah Provinsi NTB masih memiliki keterbatasan sumber pendapatan dari sektor tersebut, meskipun memiliki tanggung jawab dalam pengembangan kebijakan dan penyediaan infrastruktur pariwisata lintas kabupaten/kota.
“Kami harus membuat kebijakan-kebijakan dan menyediakan infrastruktur pariwisata lintas kabupaten/kota, tetapi seluruh pemasukan dari sektor horeka masuknya ke kabupaten/kota. Karena itu, pengakuan ini memberi landasan untuk ke depannya provinsi bisa investasi di sektor pariwisata,” jelas Lalu M Iqbal, Senin, 16 November 2026.
Selain pariwisata, Ia menilai revisi undang-undang tersebut penting untuk memberikan pengakuan terhadap kekhasan NTB sebagai daerah kepulauan. Hampir 60 persen wilayah NTB merupakan lautan, yang di dalamnya terdapat 15 kawasan konservasi laut. NTB juga berada di jalur pelayaran internasional Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang memiliki konsekuensi ekonomi sekaligus lingkungan.
Revisi undang-undang tersebut juga membuka peluang bagi NTB untuk memperoleh sumber pembiayaan alternatif melalui penerbitan obligasi daerah. Iqbal menjelaskan, instrumen pembiayaan ini dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan investasi di daerah.
“Karena uang ini akan digunakan untuk menyiapkan infrastruktur yang lebih baik, untuk membuat investasi mereka nanti tidak sia-sia. Untuk airport, untuk pelabuhan, untuk jalan, sehingga investasi mereka juga nilainya akan meningkat,” tambah Lalu M. Iqbal.
Terkait rencana pemberian landasan hukum bagi pungutan wisatawan mancanegara, Iqbal mengusulkan adanya pengaturan khusus terhadap pemanfaatan pendapatan tersebut melalui mekanisme earmarking. Dengan demikian, sebagian pendapatan yang bersumber dari sektor pariwisata dapat dialokasikan kembali secara khusus untuk pengembangan infrastruktur pariwisata.
Gubernur NTB juga mendorong penyelarasan regulasi antara Bali, NTB, dan NTT, baik dalam mekanisme penerimaan maupun pemanfaatan pendapatan. Hal tersebut sejalan dengan kerja sama regional ketiga provinsi yang telah terkonsolidasi dalam setahun terakhir.
“Apa yang dimasukkan dalam RUU ini betul-betul mencerminkan dinamika terakhir yang ada di kedua provinsi dan mencerminkan harapan kami untuk bisa lebih mandiri di dalam mengelola potensi yang kami miliki, khususnya potensi pariwisata dan potensi kelautan,” tutupnya.










