TVRINews, Kota Mataram
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat skema pembiayaan resmi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Langkah strategis ini diambil guna memutus mata rantai ketergantungan calon pekerja terhadap utang berbunga tinggi dari rentenir atau lintah darat selama proses keberangkatan.
Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat menemui ribuan PMI asal NTB yang bekerja di dua perkebunan kelapa sawit raksasa di Malaysia, yakni di kawasan Krau (Pahang) dan Selangor, Jumat, 19 Juni 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan perlindungan nyata serta hak-hak para pahlawan devisa di negeri jiran terpenuhi dengan layak.
"Kami ingin memastikan masyarakat NTB dapat berangkat bekerja ke luar negeri tanpa terbebani utang yang memberatkan. Lewat dukungan perbankan dan skema pembiayaan resmi, calon PMI harus bisa berangkat dengan lebih aman, terencana, dan punya masa depan lebih baik," ujar Lalu Muhamad Iqbal dalam keterangan resminya Sabtu, 20 Juni 2026.
Selain masalah modal keberangkatan, eks Duta Besar RI untuk Turki ini juga menyoroti fenomena miris terkait tata kelola keuangan pekerja migran. Menurutnya, tidak sedikit PMI yang bertahun-tahun merantau namun tidak memiliki aset produktif saat kembali ke kampung halaman.
"Kami prihatin ketika ada PMI yang berangkat dalam kondisi ekonomi terbatas, dan setelah bertahun-tahun bekerja, masih kembali dengan kondisi yang sama. Berangkat pakai sandal jepit, pulang pakai tas keresek. Karena itu, kami ingin mendorong budaya menabung, investasi, dan pengembangan usaha produktif," ucap Lalu Muhamad Iqbal.
Untuk merealisasikan program perlindungan hulu hingga hilir ini, Pemprov NTB akan menggandeng Bank NTB Syariah untuk membangun literasi keuangan bagi PMI beserta keluarga yang ditinggalkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Aidy Furqan, menambahkan bahwa selain fokus pada sektor ekonomi, pemerintah daerah saat ini juga tengah mengkaji penguatan akses pendidikan bagi anak-anak PMI melalui konsep Sekolah Rakyat.
